Admin Admin
Jumlah posting : 549 Registration date : 08.01.08
| Subyek: Unsrat dan Pemprop Diminta ‘Duduk Bersama’ Mon Feb 25, 2008 3:10 pm | |
| Unsrat dan Pemprop Diminta ‘Duduk Bersama’Menyikapi “adu argumen’’ dan saling kritik yang terjadi di an-tara kubu Unsrat dan Pem-prop Sulut, menimbulkan kepri-hatinan sejumlah pihak. Oleh sebab itu, mereka meminta agar kedua belah pihak bisa colling down dan duduk ber-sama membicarakan kesalah-pahaman yang mungkin terjadi. “Ini untuk kepentingan ma- syarakat Sulut secara luas. Di mana universitas sebagai lem-baga pendidikan yang menja-lankan fungsi Tri Dharma per-guruan tinggi. Sedangkan pemerintah memperjuangkan kepentingan rakyat dan kese-jahteraan. Kalaupun ada per-bedaan pendapat, itu hanya soal pemahaman saja,” ung-kap Koordinator Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, Altin Tumengkol SIP kepada koran ini, kemarin (24/02). Diharapkannya ke depan Pemprop dan Unsrat bersiner-gi dan saling mendukung, demi kepentingan masyarakat Su-lut. “Dr Sam Ratulangi pasti tidak tenang dan menangis melihat kondisi ini. Untuk itu marilah kita hayati falsafah Si Tou Timou Tumou Tou untuk diimplementasikan bersama,” imbaunya. Seperti diketahui, Rektor Unsrat Prof Dr LW Sondakh MEc menyitir soal perhatian Pemprop Sulut yang kurang terhadap institusinya, baik menyangkut alokasi anggaran maupun keterlibatan dalam sebuah proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini di-balas pihak birokrat melalui Wakadis Diknas, Drs Arnold Poli, bahwa pemprop sebenar-nya sudah memberikan ban-tuan lewat biaya pendidikan S2 dan S3 bagi mahasiswa Unsrat. Begitu juga staf ahli yang ada di eksekutif, banyak yang diakomodir dari Unsrat. Belakangan penjelasan Poli, disitir balik Dekan FISIP Un-srat, Drs Johny Lumolos MSi. Lumolos mempertanyakan komitmen Poli dalam mem-perjuangkan hak guru. “Sete-lah sudah menjabat, Poli su-dah diam, mana komitmen-nya,” tantang Lumolos. Lebih lanjut dipaparkannya lagi bahwa sebaiknya Poli tidak mencampuri urusan Unsrat. “Masih banyak persoalan guru yang didiamkan, itu yang paling pokok yang harus diselesaikannya, apalagi banyak kebijakan Diknas yang tidak transparan seperti penyaluran beasiswa pem-prop melalui Diknas, kondisi ini tidak pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya,” ungkapnya. Lumolos juga menyebutkan, keberadaan staf ahli dari Un-srat yang sekarang ini mem-bantu pelaksanaan tugas gubernur, bukan mewakili Unsrat tapi atas dasar pri-badi. “Tolong dicatat, saya melihat keberadaan mereka bukan mengatasnamakan Unsrat secara kelembagaan. Artinya tidak ada kerjasama yang sah tapi pribadi,” ungkap Lumolos yang baru saja terpilih kembali sebagai dekan untuk periode 2008-2012 ini. Lumolos malah menduga rekrutmen staf ahli hanya didasari like and dislike. “Ka-lau mereka (staf ahli, red) salah memberikan masukan dan saran kepada pemerin-tah, itu bukan tanggung jawab Unsrat, karena mereka tidak mewakili secara insti-tusi dan sampai saat inipun mereka belum memberi man-faat untuk Unsrat, belum ada timbal balik,” urai Ketua Forum Fisip, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Indonesia pada Komentar lewat press release, Jumat (22/02) lalu. Dia juga melihat bantuan finansial saat ini tidak sama dibandingkan era (alm) Drs AJ Sondakh dan EE Mangindaan sewaktu menjabat gubernur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Drs SH Sarunda-jang, bantuan studi ada, tapi sangat minim, aku Lumolos. Dia malah sempat memperta-nyakan posisi gubernur sebagai dewan penyantun Unsrat.(vic/*)
Ref.Sulutlink | |
|