Sang Intelektual

Salah satu obsesi yang perlu kita gali dan tumbuh kembangkan, khususnya dalam rangka menyambut peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, adalah melahirkan kalangan intelektual di tengah warga bangsa kita sendiri. Indonesia masa sekarang, sebagaimana sejarah masa lalunya, membutuhkan sedemikian banyak intelektual dengan tugas utama membangkitkan negara dan bangsa ini dari berbagai bentuk keterpurukan yang dialami pemerintah dan rakyatnya, terutama setelah lebih dari 63 tahun kemerdekaan RI.

Lahir, tumbuh, dan berkembangnya kalangan intelektual (sang intelektual) di berbagai sudut kepulauan Nusantara diharapkan mampu mempercepat perwujudan masyarakat sipil (masyarakat madani) di pemerintahan sipil. Rezim pemerintahan dimaksud memperoleh kontribusi gagasan dan bantuan tindakan sang intelektual di lingkungan mikro (lokal) dan makro (nasional), yang (diharap) mampu mencegah terbentuknya sistem dan kultur pemerintahan otoriter, diperankan masyarakat sipil atau militer.

Kalangan intelektual dalam konteks 100 Tahun Kebangkitan Nasional adalah mereka (intelektual) yang mampu membawa diri dan melaksanakan fungsi pembaru, sesuai tuntutan zamannya. Bukan sekadar pembaru yang mampu mengadopsi nilai-nilai peninggalan leluhur (pendahulu), tanpa kemampuan menyesuaikannya dengan dinamika publik, teknologi, dan lain-lain, pada masa berselang.

Sang intelektual yang kita butuhkan sekarang adalah pemacu dan pemicu tumbuh serta berkembangnya kesadaran publik atas pentingnya menegakkan supremasi hukum serta nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Kedua disebut terakhir oleh intelektual kita akan difungsikan sebagai tiang penyangga tegaknya hak asasi manusia (HAM), keadilan, peradaban modern, serta human dignity atau nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.

Lahir, tumbuh, dan berkembangnya kalangan intelektual dalam ritme 100 Tahun Kebangkitan Nasional kita itu, diharapkan mampu memperkuat kultur dan sistem nilai-nilai universal, ke dalam tradisi lokal dan nasional. Sang intelektual akan mengelola semangat itu menjadi metode yang efisien (berdaya guna) sekaligus efektif (berhasil guna), terutama untuk menggapai cita-cita nasional kita, sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 45.

Pertimbangan Ideal

Sang intelektual yang kita dambakan adalah pribadi yang tidak hanya melihat lingkungannya cuma dari persepsi dan preposisi kepentingan internal (dalam dirinya sendiri), tetapi juga dengan senantiasa mengaitkan serta mencari keuntungan dari pertimbangan ideal antara kepentingan internal dan eksternal. Sikap ambiverse intelektual kita itu justru akan memperkuat posisi serta keberanian sang intelektual (secara individual), dalam memainkan peranan objektif di tengah interkorelasi dan interkoneksi antara sang intelektual dengan pusat-pusat kekuasaan pada sejumlah lingkungan praksisnya.

Sikap sang intelektual seperti itu merupakan prasyarat mutlak untuk memberikan gagasan cemerlang bagi pemerintahan dan berbagai sektor lain di tengah kehidupan pribadinya. Ini karena sang intelektual memiliki tanggung jawab dan memberikan nilai lebih/nilai tambah (added value) untuk kepentingan negara dan bangsanya pada masa kini dan mendatang. Di samping itu, untuk kepentingan global, sebagai makro planet intelektualitas mereka.

Sang intelektual yang kita dambakan pada era kekinian adalah pribadi yang tidak mudah terpukau dengan janji-janji kekuasaan yang ditawarkan struktur politik di lingkungannya. Ini lantaran salah satu prinsip intelektual adalah kejernihan cara berpikir, di samping kuatnya orientasi pribadi terhadap tegaknya nilai-nilai objektivitas, kredibilitas, serta akuntabilitas dari setiap karya pikir, serta tindakan pribadi sang intelektual.

Sang intelektual dalam konteks 100 Tahun Kebangkitan Nasional seharusnya bersikap tidak peduli apakah gagasan dan tindakannya memberikan keuntungan, atau sebaliknya merugikan, kekuasaan legal formal di lingkungannya.

Obsesi utama sang intelektual adalah bahwa gagasan dan tindakan pribadinya semata-mata lebih demi tegaknya kepentingan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat keseluruhan serta objektif. Bukannya sekadar buat penciptaan atau pemenuhan nilai kekuasaan dan kepentingan subyektif otoritas subjektif (sipil atau militer).

Bertekad

Sang intelektual yang kita dambakan bermunculan di masa sekarang adalah pribadi yang senantiasa berkehendak serta bertekad mewujudkan dan menegakkan moralitas politik, sebagai landasan dasar bagi setiap struktur politik. Di samping yang tidak kalah pentingnya berupaya kuat meniadakan alienasi (keterasingan) sang intelektual dengan lingkungannya, tetapi dengan tekadnya membangun kompromi dengan pihak mana pun yang bersifat setara, seimbang, dan sebanding. Bukan kompromi antara dua pihak, di mana pihak satu bertindak sebagai penindas, sedangkan pihaknya diposisikan sebagai tertindas.

Sang intelektual era 100 Tahun Kebangkitan Nasional kita adalah kalangan terdidik yang tidak haus kekuasaan, tetapi tidak juga antikekuasaan. Bila sang intelektual berada di luar sistem atau struktur kekuasaan, pribadi itu akan mampu membangun perimbangan opini publik khususnya dalam rangka membangun serta memperkuat penerapan sistem pemerintah yang tidak berlandaskan sistem sentralisasi secara frontal, apalagi bersifat antidesentraliasi. Melainkan penerapan sistem pemerintahan dengan kuatnya kultur serta lembaga otonomi, sesuai kekuatan desentralisasi riil, di tengah masyarakat serta pemerintah lokal.

Tetapi, sebaliknya kalau sang intelektual berada di dalam sistem dan memiliki peran khas dalam struktur kekuasaan, sang intelektual tidak akan memfungsikan kekuasaan sebagai "benda mati". Bagi intelektual pada era 100 Tahun Kebangkitan Nasional, kekuasaan adalah kemampuan objektif yang melekat pada diri serta peranan kultur tertentu (khususnya kultur kekuasaan), dengan tugas utama, membangkitkan serta memberikan peran obyektif bagi seluruh simpul dari pihak mana pun sumbernya, demi bersama-sama berupaya mempercepat perwujudan cita-cita nasionalnya.

Dalam konteks ini, peranan sang intelektual adalah keberhasilan mobilisasi atas dasar kesadaran, bukan hasil pemaksaan, dari seluruh unsur kekuatan negaranya sendiri (masyarakat dan pemerintah), untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi bersama, khususnya berupa keterpurukan berbagai sektor hidup dan kehidupan pribadi riil di negeri ini. Tugas mendesak sang intelektual, memotivasi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk bersedia bersama-sama bercermin ke berbagai realita subjektif dan obyektifnya sendiri secara keseluruhan.

Setelah pemerintah dan rakyatnya bercermin ke diri sendiri, peranan lanjut sang intelektual adalah membangun solidaritas primordial. Dalam konteks ini, sang intelektual dituntut membangkitkan kesadaran kelompok primordial dan memperkuat solidaritas primordial menuju penciptaan dialog dan kompromi demokrasi dan modern.

Penulis adalah Dosen FISIP Undip, Semarang