Mahasiswa Tolak Bantuan Rp 200 Miliar

Bantuan langsung tunai (BLT) untuk mahasiswa tidak mampu dengan total dana Rp 200 miliar terkait kenaikan BBM, meng-undang penolakan dari kalang-an mahasiswa. Kalangan ma-hasiswa di Sulut sendiri, me-nilai bantuan bagi mahasiswa
itu berindikasi membungkam aksi penolakan kenaikan BBM saat ini.
‘’Ini merupakan suatu alat pemerintah membungkam mahasiswa dalam menolak BBM. Padahal yang mahasis-wa perjuangkan soal menolak kenaikan harga BBM ini ada-lah untuk seluruh rakyat Indo-nesia dan tidak khusus untuk mahasiswa,’’ tandas Ketua BEM Fakultas Bahasa dan Se-ni (FBS) Unima Kristo Lonteng.
Senada juga disampaikan Ketua BEM FMIPA Unima, Su-priadi Narno. Dia mengatakan kebijakan pemerintah menaik-kan harga BBM adalah hal ke-liru dan pemberian BLT untuk mahasiswa tindakan salah sasaran. Malah dia menduga kebijakan ini lebih pada aksi penyuapan terhadap mahasis-wa sesaat dalam rangka colling down atas resistensi mahasis-wa atas kenaikan BBM. Me-nurutnya, tindakan pemerin-tah tersebut, hal yang bodoh. ‘’Lain halnya kalau pemberian tersebut dalam bentuk bea-siswa yang memang diang-garkan.’’
Sementara itu, kedatangan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudi-byo di Jember, Jawa Timur, di-sambut unjuk rasa puluhan mahasiswa, Rabu (28/05) ke-marin. Mereka menyatakan menolak kenaikan harga ba-han bakar minyak (BBM) dan bantuan khusus untuk maha-siswa miskin sebesar Rp 200 miliar. Puluhan mahasiswa tersebut menggelar aksi di ja-lan sekitar Lapangan Terbang (Lapter) Notohadinegoro Jember.
“Itu merupakan kebijakan yang instan dan tidak men-didik,” kata Ketua Cabang PMII Jember, M Faidi Sudjaie. Apa lagi, ujarnya, saat ini su-dah ada penyaluran beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi. Oleh karena itu, ia menengarai pemberian bantuan untuk mahasiswa miskin sebesar Rp 200 miliar sebagai upaya pemerintah untuk membungkam maha-siswa yang getol menyuara-kan penolakan kenaikan harga BBM.
“Ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak akan mengurangi kekritisan kami dalam menyikapi kebijakan pemerintah,” ujarnya. Faidi mengatakan, pemerintah se-harusnya lebih memfokuskan pada pemenuhan anggaran pendidikan, sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah juga harus membenahi berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang rusak untuk meningkat-kan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sementara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo mengata-kan bahwa pemerintah sebe-lumnya telah menganggarkan Bantuan Khusus Murid (BKM), yakni untuk murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Se-dangkan pada tahun ini di-kembangkan juga untuk ma-hasiswa. “Bantuan untuk ma-hasiswa ini merupakan pe-ngembangan dari bantuan subsidi BBM,” katanya di sela-sela kunjungannya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Ajung di Kecamatan Ajung, Jember.
Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada mahasiswa miskin berasal dari subsidi yang sebelumnya dialokasi-kan kepada pengguna BBM. Dengan adanya kenaikan harga BBM, sebagian subsidi untuk BBM dialihkan untuk bantuan bagi mahasiswa miskin.(dfd/mdc)