www. alumnifatek.forumotion.com


 
IndeksIndeks  PortailPortail  CalendarCalendar  FAQFAQ  PencarianPencarian  PendaftaranPendaftaran  AnggotaAnggota  GroupGroup  Login  KawanuaKawanua  Media Fatek OnlineMedia Fatek Online  KAMPUSKAMPUS  

Share | 
 

 KPK umumkan kekayaan tujuh penyelenggara negara di Sulut

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 549
Registration date : 08.01.08

PostSubyek: KPK umumkan kekayaan tujuh penyelenggara negara di Sulut    Thu Jul 01, 2010 6:34 pm

KPK umumkan kekayaan tujuh penyelenggara negara di Sulut


Hanson Kepala Daerah Terkaya, SHS Runner-up

Manado, KOMENTAR, Rabu 01 Juli 2010

Walikota Bitung Hanny Son-dakh (Hanson) menempati urutan teratas sebagai kepala daerah terkaya di Sulawesi Utara. Jumlah kekayaan pe-jabat yang berangkat dari pe-ngusaha perikanan ini men-capai Rp 17,1 miliar. Sedang-kan Gubernur Sulut Drs Si-nyo Harry Sarundajang ber-ada di urutan kedua (runner- up) dengan kekayaan menca-pai Rp 7,5 miliar. Demikian siaran pers yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) bertempat di Ru-ang Huyula, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (30/06).
Menurut KPK, harta keka-yaan para pejabat Sulut terse-but berdasarkan LHKPN (La-poran Harta Kekayaan Penye-lenggara Negara) yang dilapor-kan 2005 dan 2008 lalu. Sa-yangnya, pengumuman keka-yaan para pejabat Sulut itu, baru sebatas tujuh kepala da-erah. Selain Sarundajang dan Sondakh, kekayaan pejabat lainnya yang disebut adalah Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang (Rp 2,7 miliar), Wakil Bupati Bolmong, Depri Pontoh (Rp 1 miliar lebih), Wakil Walikota Bitung, Robert Lahindo (Rp 626.740.000), Walikota Kotamobagu Djelan-tik Mokodompit (Rp 5,8 miliar) dan Wakil Walikota Kotamo-bagu, Tatong Bara (Rp 1,3 miliar).
Plh Ketua KPK Haryono Umar yang hadir langsung, saat di-tanyai kenapa kekayaan kepala daerah lain tidak diumumkan, hanya mengatakan bahwa la-poran kekayaan itu memang ti-dak dilakukan secara bersama-an. Salah satu alasannya, tidak semua pejabat bisa dihadirkan. “Memang tidak semua pejabat dihadirkan. Mungkin ada ken-dala yah. Bisa juga kalau di-hadirkan semua, ruangannya tidak dapat menampung,” kata Haryono.
Seperti diketahui, tujuh ke-pala daerah yang hadir atau diwakilkan, turut membaca-kan langsung di hadapan KPK terkait harta mereka itu.

Haryono menjelaskan, peme-riksaan terhadap harta keka-yaan yang dilaporkan terse-but, dilakukan secara uji petik sesuai dengan yang ditetapkan KPK dengan menggunakan kriteria, antara lain laporan dari masyarakat, hubungan antara kewenangan penye-lenggara negara dengan feno-mena yang terjadi di masya-rakat, serta analisis kekayaan dan penghasilan.
“KPK mengharapkan partisi-pasi aktif seluruh komponen masyarakat untuk ikut me-mantau ketaatan penyelengga-ra negara dalam mengumum-kan kekayaannya. Demikian juga dengan masyarakat, di-harapkan dapat melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta penyelenggara negara yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” terangnya.
Sebelumnya, Haryono juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian la-poran belum maksimal.
Khususnya dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di kabupaten/kota. Diketahui bahwa yang mela-porkan baru sekitar 14,93 per-sen, yakni dari 67 BUMN, yang melapor hanya 10 BUMN. Se-dangkan dari kalangan ekse-kutif yang jumlahnya menca-pai 417 orang, hanya 221 orang yang melaporkan. Selan-jutnya kalangan legislatif, dari 311 orang yang melapor sedari 313 orang. “Tingkat kepatuhan harus terus diting-katkan. Dan khusus untuk BUMN, kabupaten/kota wajib untuk mengingatkannya,” ujarnya.
Seperti diketahui, dari ketu-juh pejabat yang menyam-paikan harta kekayaan, dike-tahui bahwa Sondakh meru-pakan pejabat yang memiliki kekayaan tertinggi dengan nilai yang mencapai Rp 17 miliar yang terdiri dari harga tak bergerak sebesar Rp 2,67 M, harta bergerak Rp 350 juta, harta bergerak lainnya Rp 126 juta, surat berharga Rp 12 M, giro dan kas lainnya Rp 1,2 M.
Sedangkan terkait pemerik-saan sejumlah oknum kepala daerah di Sulut, kasusnya te-rus dilanjutkan, yakni sampai ditemukannya alat-alat bukti lainnya, yang sejauh ini ten-gah dikumpulkan.
“Jika alat bukti lainnya su-dah didapatkan, pemeriksaan tetap akan dilanjutkan,” tu-kasnya.(eda)


Kekayaan Para Pejabat di Sulut
Nama Jabatan Jumlah Kekayaan Pelaporan

Hanny Sondakh Walikota Bitung Rp 17.115.773.572 30 April 2008
SH Sarundajang Gubernur Sulut Rp. 7.531.169.510 25 April 2008
Dj Mokodompit Walikota KK Rp 5.875.637.476 22 Juli 2008
H Datunsolang Bupati Bolmong Rp 2.706.782.573 01 April 2008
Tatong Bara Wk Walikota KK Rp 1.352.986.500 11 Juli 2008
Depri Pontoh Wk Bupati Bolmong Rp 1.040.090.000 25 April 2008
R Lahindo Wk Walikota Bitung Rp 626.740.000 18 April 2008
Sumber: KPK
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://alumnifatek.forumotion.com
 
KPK umumkan kekayaan tujuh penyelenggara negara di Sulut
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1
 Similar topics
-
» UUD NEGARA REPUBLIK CINTA TAHUN 2009
» 10 Negara dengan Jumlah Perokok TerTinggi di Dunia
» Korea Utara Tembakkan Tujuh Rudal ke Arah Jepang
» WARNA WARNI PERNIKAHAN CAMPURAN
» SAHABAT sesungguhnya CINTA

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
www. alumnifatek.forumotion.com :: Halaman Utama :: Tampilan Pada Portal-
Navigasi: