Membuka Topeng “Negara Gagal”

Membuka Topeng “Negara Gagal”
Kamis, 17 April 2008

Indonesia dinyatakan sebagai negara gagal (failed state). Rakyat tambah miskin dan terancam kelaparan,
konglomerat tambah kaya. Kenapa? [bagian pertama]

Oleh Amran Nasution *
Al Amin Nur Nasution ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis dinihari , 10 April 2008, di hotel mewah Ritz Carlton, Jakarta. Bersama anggota Komisi Kehutanan DPR dan Ketua PPP Wilayah Jambi itu diringkus pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Azirwan, dua stafnya, dan seorang wanita muda.

KPK menuduh Amin menerima suap dari Azirwan guna mengalihkan fungsi hutan lindung di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai barang bukti disita uang Rp 71 juta dan 33.000 dollar Singapore. Peristiwa ini menjadi berita besar, terutama di segmen hiburan TV, karena Amin adalah suami penyanyi terkenal Kristina.

Sore harinya, KPK menangkap dan menahan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah. Ia dituduh menyalah-gunakan Rp 100 milyar dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) milik BI. Uang itu, Rp 68,5 milyar, dipakai membantu penyelesaian perkara pidana sejumlah bekas pejabat BI. Diduga untuk menyuap para pejabat hukum. Sisanya, Rp 31,5 milyar, diberikan ke sejumlah anggota DPR. Waktu itu, tahun 2003, DPR sedang membahas revisi Undang-Undang BI. Sejumlah anggota DPR diperiksa, walau belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka.

Tahun lalu, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Dahuri yang diadili dalam perkara penyalahgunaan keuangan di departemennya, membongkar banyak nama politisi yang menerima uang darinya. Dunia politik Indonesia pun terguncang. Para politisi ramai-ramai membantah. Hanya mantan Ketua MPR Amien Rais yang berani tampil secara kesatria. Ia mengakui menerima dana sekitar Rp 200 juta dari Rochmin dan ia gunakan untuk kampanye pemilihan Presiden (Pilpres).

Tapi Amien tak kepalang tanggung. Ia sekalian bertekad membongkar segala macam permainan dana politik yang terjadi selama ini, termasuk bantuan dari Amerika Serikat untuk salah satu pasangan calon Presiden (Capres).

Tekad Amien tak kesampaian. Ia kemudian bertemu Presiden SBY di Lapangan Terbang Halim Perdanakusumah Jakarta, lalu isu dana politik yang menjadi silang-sengketa itu diselesaikan secara ‘’adat’’. Kasus itu pun hilang dari wacana, dan Amien Rais tak pernah diadili dalam urusan dana Rochmin. Klop.

Namun sesungguhnya masalah mendasar tak pernah diselesaikan. Maka kasus Amien Rais, dana YPPI untuk DPR, atau kasus Al Amin Nasution dan semacamnya akan terus bermunculan. Para anggota DPR atau kaum politisi boleh marah pada group Slank. Tapi ejekan dalam lagu mereka bahwa di mata Mafia Senayan UUD adalah singkatan dari Ujung-Ujungnya Duit, kian lama akan kian sulit dibantah. Keterlibatan para politisi dengan korupsi – baik di legislatif mau pun eksekutif -- adalah isu sehari-hari.

Itu tak lain karena Indonesia telah terjebak dengan sistem politik yang amat koruptif. Sebuah sistem yang menyebabkan para pelaku politik harus melakukan korupsi untuk mempertahankan eksistensinya. Bagaima bisa begitu?

Sejak reformasi 1998, Indonesia menggunakan sistem politik dan ekonomi liberal. UUD 1945 dirombak, DPR kemudian memproduksi begitu banyak undang-undang politik atau ekonomi yang pada prinsipnya adalah liberal.

Sekadar contoh, pekan ini, DPR menyetujui undang-undang yang menyebabkan seluruh pelabuhan laut di Indonesia bebas dikelola perusahaan asing. Padahal negeri paling liberal Amerika Serikat saja melarang pelabuhannya dikelola Dubai Port, sebuah BUMN dari Timur Tengah.

Para pendukungnya menyebut Indonesia memasuki era demokratis. Inilah sistem yang katanya ampuh merubuhkan tembok Berlin dan menggulung komunisme di tahun 1990-an. Indonesia dipuja-puji sebagai negara demokrasi terbesar setelah India dan Amerika.

Buku The End of History and the Last Man, yang ditulis Francis Fukuyama, seorang neo-konservatif, di tahun 1992, bagi banyak pendukung sistem liberal di sini, dijunjung seakan kitab suci. Mereka menganggap seluruh dunia merindukan sistem demokrasi liberal, seperti ditulis buku itu, termasuk Indonesia. (Setelah kegagalan Amerika ‘’menyebarkan demokrasi’’ di Iraq, Fukuyama kerepotan dengan bukunya. Pengajar Johns Hopkins University ini kemudian menjadi pengeritik neo-konservatif, kelompok penghasut perang itu).

Dana 26 Juta Dollar dari Amerika

Padahal sebenarnya di tahun 1991, Profesor Samuel P.Huntington dari Universitas Harvard, sudah memberi syarat bagaimana sebuah negara bisa sukses beralih dari sistem otoritarianisme menjadi demokrasi (baca sebagai demokrasi liberal) di dalam buku The Third Wave: Democratization ini the Late Twentieth Century, yang sering jadi rujukan itu.

Huntington menulis bahwa income per capita menjadi syarat demokratisasi. Semakin tinggi income per capita atau pendapatan rata-rata penduduk sebuah negara, semakin mulus peralihan terjadi. Begitu sebaliknya. Negara dengan penduduk miskin yang beralih menjadi demokratis, menurut studi Huntington, kebanyakan akan kembali lagi menjadi otoritarianisme.

Indonesia jelas masuk kategori berpendapatan rendah . Tapi dalam eforia reformasi 1998, siapa peduli petuah Huntington. Apalagi kemudian ternyata ada dana 26 juta dollar dari lembaga donor Pemerintah Amerika Serikat, US-AID, di balik hiruk-pikuk reformasi (lihat artikel Tim Weiner, The New York Times, 20 Mei 1998). Suatu jumlah yang cukup besar untuk menggerakkan apa saja di Indonesia.

ini, telah 10 tahun reformasi berlangsung. Lihatlah betapa menyedihkan keadaan negeri ini. Yang lebih memilukan sekaligus memalukan, kini Indonesia termasuk di dalam indeks 60 negara gagal tahun 2007 (failed state index 2007). Indeks itu dibuat Majalah Foreign Policy yang berwibawa, bekerja sama dengan lembaga think-tank Amerika, the Fund for Peace.

Banyak ukuran dalam membuat indeks itu. Tapi secara umum disebutkan, antara lain, pemerintah pusat sangat lemah dan tak efektif, pelayanan umum jelek, korupsi dan kriminalitas menyebar, dan ekonomi merosot. Negara paling gagal adalah Sudan, Iraq, Somalia, dan Zimbabwe. Tapi coba bayangkan Indonesia masuk satu jajaran dengan negeri itu, bersama sejumlah negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, semacam Timor Timur, Myanmar, Konggo, Haiti, Ethiopia, dan Uganda.

Hari-hari ini, berita radio, TV, dan koran dihiasi kisah penderitaan anak-anak kurang gizi dan kelaparan. Nasi aking menjadi salah satu menu rakyat. Itu terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Malah di Makassar dan beberapa kota lain, dilaporkan orang meninggal dunia karena berhari-hari tak tersentuh makanan.

Indonesia dinyatakankan badan kesehatan PBB, WHO, sebagai negara dengan korban flu burung terbanyak di dunia. Penyakit HIV-AIDS berkembang tak terkendali sampai ke daerah terpencil . Serangan diare di mana-mana. Bemacam penyakit aneh – seperti lumpuh layu – bermunculan. Pengangguran melonjak.

Artinya, kini kemiskinan telah merebak. Pantaslah Indonesia dikategorikan negara gagal. PBB memperhitungkan hampir separuh penduduk Indonesia hidup di bawah dua dollar perhari. Bagaimana orang bisa hidup dengan uang Rp 18.000 sehari di tengah harga pangan meloncat tak terkendali? berlanjut.. ]

*Penulis Direktur Institute for Policy Studies